Juru Bicara Fraksi PKB Syaichu Busyiri mengatakan pada APBD 2022 terdapat anggaran insentif untuk guru swasta non sertifikasi sebesar Rp 600 ribu perbulan. Namun, sampai sekarang masih banyak yang tidak cair.
"Ini sudah memasuki bulan 9 tahun 2022 tapi kenapa insentif tidak juga dicairkan," ungkap dia.
Apakah ada persoalan atau perubahan mekanisme dalam prosea penyaluran insentif tersebut. Padahal, tahun 2021 lalu berjalan lancar. "Tahun lalu tidak ada masalah. Kenapa tahun ini tidak kunjung cair," imbuhnya.
Hal senada disampaikan Anggota Fraksi PKB Abdullah Hamdi. Pihaknya mempertanyakan pola pengawasan pencairan insentif tersebut. Pihaknya khawatir karena pencairan melalui rekening sekolah. "Ya kalau sama sekolah diberikan kepada guru yang bersangkutan. Kalau tidak bagaimana," terangnya.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik Herawan Eka Kusuma mengatakan untuk anggaran insentif guru swasta non sertifikasi masuk di BOSDA sekolah masing-masing. Namun, untuk pencairannya syaratnya guru tersebut harus sudah masuk Dapodik.
"Ini yang menjadi persoalan. Karena banyak guru yang belum masuk dapodik maka sekolah tidak bisa mencairkan insentifnya," ungkap dia.
Terkait dengan pola pengawasan memang cukup sulit. Karena di Permendagri 77 tidak mengatur terkait pencairan insentif langsung ke guru swasta. Harus tetap melalui rekening sekolah. "Makanya kami minta partisipasi dari masing-masing guru. Kalau memang ada persoalan bisa melaporkan kepada kami," imbuhnya. (rof) Editor : Hany Akasah