RADAR GRESIK – Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution mengajak seluruh elemen serikat pekerja dan serikat buruh di Kota Pudak untuk memperkuat sinergi dalam mengawal berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Pesan tersebut disampaikan dalam agenda silaturahmi bersama para Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (DPC SP/SB) yang tergabung dalam SEKBER Gresik di Aula Rupatama Sarja Arya Racana Lantai 3 Polres Gresik, Jumat (13/11/2026).
Pertemuan strategis yang diikuti sekitar 20 peserta tersebut memfokuskan pembahasan pada penguatan Desk Ketenagakerjaan Polres Gresik, implementasi program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), hingga langkah mitigasi menjelang pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik Tahun 2027.
Baca Juga: Sambut Hangat Komandan Baru Letkol Inf Indo Wijaya, Gus Yani Apresiasi Pengabdian Dandim Gresik
Turut hadir dalam forum tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik Zainul Arifin, Kabid Hubungan Industrial Disnaker Gresik Utut Adianto, jajaran pejabat utama Polres Gresik, serta para pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh dari berbagai konfederasi maupun federasi.
Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang komunikasi terbuka antara kepolisian, pemerintah daerah, dan kalangan pekerja.
Menurutnya, koordinasi yang solid sangat dibutuhkan menjelang penetapan UMK Gresik 2027 agar keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan keberlangsungan iklim investasi tetap terjaga.
"Melalui silaturahmi ini, kami ingin membangun komunikasi dan kemitraan yang baik dengan seluruh serikat pekerja. Apabila terdapat persoalan ketenagakerjaan, baik menyangkut hak-hak pekerja, dugaan tindak pidana di lingkungan kerja, maupun permasalahan lain yang berpotensi mengganggu kamtibmas, silakan segera dikomunikasikan kepada Polres Gresik," ujarnya.
Baca Juga: Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Anak Lurah di Menganti Gresik, Kekasih Korban Peragakan 25 Adegan
Lebih lanjut, AKBP Ramadhan menjelaskan bahwa Desk Ketenagakerjaan Polres Gresik hadir sebagai wadah pelayanan, komunikasi, koordinasi, sekaligus fasilitasi penanganan persoalan perburuhan sesuai koridor kewenangan kepolisian. Dalam pelaksanaannya, kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif, profesional, dan proporsional dengan menggandeng Disnaker serta instansi terkait.
"Dengan demikian, persoalan yang mengandung unsur pidana dapat ditangani sesuai ketentuan hukum, sedangkan perselisihan hubungan industrial dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang," jelasnya.
Selain isu hubungan industrial, Kapolres juga menegaskan komitmennya mengawal program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) yang diinisiasi Kapolri. Program ini diharapkan menjadi gerakan kolaboratif lintas sektor—melibatkan Polri, Pemkab Gresik, perusahaan, dan serikat pekerja—dalam menekan angka pengangguran.
Baca Juga: Peringati Hari Bhakti Kemenimipas, Rutan Kelas IIB Gresik Libatkan Warga Binaan Bersihkan Musala
Sebagai langkah konkret, Polres Gresik telah bersinergi dengan Disnaker melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), serta tengah menyiapkan dukungan untuk penyelenggaraan bursa kerja (job fair) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE guna memperluas serapan tenaga kerja lokal.
Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Gresik Zainul Arifin mengapresiasi langkah proaktif Polres Gresik dalam membentuk dan mengoptimalkan Desk Ketenagakerjaan.
Terkait agenda UMK 2027, pihaknya menyatakan saat ini Pemkab Gresik masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan sebelum mempertemukan unsur serikat pekerja dan pengusaha di forum Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik.
Baca Juga: Stop Insecure! Senator Lia Istifhama Bongkar Rahasia Mental Tangguh Lewat Konsep I Am, I Have, I Can
Ia pun berharap keberadaan Desk Ketenagakerjaan mampu melakukan deteksi serta mitigasi dini terhadap potensi gesekan hubungan industrial agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Dalam sesi pemaparan teknis, Kasat Intelkam Polres Gresik AKP Bagas Indra Wicaksono menguraikan sejumlah dinamika ketenagakerjaan yang kerap mencuat di lapangan. Mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, dugaan pembayaran upah di bawah UMK, pemenuhan hak pesangon dan kompensasi, perselisihan internal antara serikat pekerja dengan perusahaan, hingga pelanggaran ketentuan waktu kerja dan hak normatif lainnya.
AKP Bagas menekankan pentingnya klasifikasi setiap pengaduan. Apabila ditemukan unsur pidana ketenagakerjaan, penanganannya akan dilimpahkan kepada Satreskrim. Sebaliknya, apabila murni merupakan perselisihan hubungan industrial, penyelesaiannya akan dikoordinasikan bersama Disnaker.
Baca Juga: Hadapi Musim Hujan, Dinas CKPKP Gresik Kerahkan 8 Satgas Keruk Sedimentasi di Empat Titik Prioritas
Pada kesempatan yang sama, sejumlah pimpinan serikat pekerja menyampaikan berbagai aspirasi langsung di hadapan Kapolres. Sorotan utama meliputi praktik sistem alih daya (outsourcing), dugaan pelanggaran UMK, kepastian hak pesangon, hingga harapan agar penyamaan persepsi antara kepolisian dan Disnaker terkait batas ranah pidana dan perdata perburuhan terus diperkuat. Para perwakilan buruh juga mengapresiasi pendekatan humanis Polres Gresik dalam mengawal aksi penyampaian pendapat di muka umum.
Menanggapi beragam masukan tersebut, AKBP Ramadhan memastikan seluruh aspirasi akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bersama jajaran Satintelkam, Satreskrim, serta Disnaker Gresik. Ia mengingatkan bahwa masyarakat maupun pekerja dapat menyampaikan laporan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Gresik.
"Kami dari Polres Gresik berkomitmen melaksanakan Desk Ketenagakerjaan secara maksimal. Setiap laporan dan pengaduan masyarakat akan kami tindak lanjuti dengan mengedepankan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi bersama Disnaker Kabupaten Gresik. Kami ingin setiap persoalan mendapatkan penanganan yang tepat sesuai aturan dan kewenangan masing-masing," tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen keberlanjutan, Kapolres Gresik telah menginstruksikan Kasat Intelkam untuk menjadwalkan pertemuan rutin bersama perwakilan serikat pekerja guna menjaga komunikasi terbuka sekaligus merawat kondusivitas iklim ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik. (yud/han)
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Gresik