RADAR GRESIK – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) dan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang menetapkan kuota haji Indonesia untuk tahun 1447 H/2026 M sebanyak 221.000 jemaah.
Seluruh jemaah direncanakan akan diberangkatkan melalui bandara Jeddah dan Madinah.
MoU tersebut ditandatangani oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, menandai dimulainya fase persiapan penyelenggaraan haji 2026.
Menyambut kesepakatan ini, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Jawa Timur, Lia Istifhama (Ning Lia), menyatakan optimisme penuh. Menurutnya, kesepakatan ini mencerminkan peningkatan kualitas diplomasi dan tata kelola pelayanan haji Indonesia.
“Langkah ini merupakan capaian strategis yang mencerminkan hubungan bilateral yang semakin kuat. MoU ini bukan sekadar soal kuota, tetapi tentang komitmen kedua negara dalam menghadirkan penyelenggaraan haji yang profesional, sehat, dan berkeadaban,” ujar Ning Lia, yang juga keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Senator yang meraih suara perempuan terbanyak non-petahana se-Indonesia itu menilai, perhatian besar terhadap aspek istitho’ah kesehatan dan integrasi data jemaah adalah wujud keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Menteri Haji RI, Gus Irfan, juga menekankan bahwa kesuksesan penyelenggaraan haji Indonesia merupakan cerminan keberhasilan penyelenggaraan haji secara keseluruhan bagi pihak Arab Saudi.
Kedua negara sepakat kelayakan kesehatan calon jemaah menjadi syarat utama keberangkatan.
“Pendekatan kesehatan dan validitas data ini penting. Haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga aktivitas fisik yang memerlukan kesiapan menyeluruh. Dengan pengawasan kesehatan yang ketat, kita memastikan jemaah berangkat dalam kondisi terbaik,” jelas Ning Lia.
Ning Lia juga mengapresiasi upaya transparansi dalam mekanisme pembayaran DAM (Denda) yang kini wajib dilakukan melalui lembaga resmi Adahi dan platform Nusuk Masar.
“Keterbukaan dan digitalisasi dalam pembayaran dam merupakan langkah maju dalam tata kelola keuangan ibadah. Ini memperkuat nilai integritas dan mencegah potensi penyimpangan,” tambah perempuan peraih DetikJatim Award 2025 itu.
Doktoral UINSA ini menilai pembukaan kantor perwakilan syarikah (perusahaan) Arab Saudi di Indonesia sebagai tanda nyata sinergi kedua negara dalam memperkuat koordinasi operasional haji.
“Kolaborasi langsung di tingkat teknis ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji tidak lagi sekadar ritual tahunan, tetapi sebuah ekosistem pelayanan lintas negara yang menuntut inovasi dan profesionalisme,” tegas Ning Lia, putri KH Maskur Hasyim itu.
Ning Lia menyampaikan keyakinan bahwa MoU ini akan menjadi fondasi bagi penyelenggaraan haji yang lebih humanis, efisien, dan berdaya saing global.
"Haji yang tertib dan berkeadaban adalah cermin kualitas bangsa dalam melayani tamu-tamu Allah,” harapnya. (han)
Editor : Hany Akasah