RADAR GRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik menggelar aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di Kecamatan Menganti, Senin (28/7/2025). Dalam dialog bersama warga, sejumlah isu strategis mencuat, mulai dari persoalan pendidikan, ketenagakerjaan, infrastruktur, hingga pelayanan publik.
“Banyak pertanyaan dan keluhan dari warga yang masuk. Mayoritas menyangkut empat hal utama, yaitu pendidikan, ketenagakerjaan, infrastruktur jalan dan saluran, serta masalah banjir dan pengelolaan sampah,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik, Abdul Hamdi.
Dalam sektor pendidikan, Hamdi menyoroti keluhan warga terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), terutama di jenjang SMP yang dinilai belum merata dan menimbulkan ketimpangan. Ia mendorong adanya penambahan ruang belajar (rombel) maupun pembangunan sekolah baru untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah siswa.
Terkait ketenagakerjaan, masyarakat Menganti mengeluhkan minimnya lapangan kerja yang tersedia di daerah mereka. Hal ini menjadi sorotan penting mengingat jumlah lulusan baru dan pencari kerja terus meningkat, namun daya serap tenaga kerja belum memadai.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah perlu mendorong investasi dan pelatihan vokasi untuk menekan angka pengangguran,” tegasnya.
Isu infrastruktur juga menjadi perhatian utama dalam reses ini. Warga menyampaikan sejumlah keluhan mulai dari jalan rusak, saluran air yang tidak memadai, hingga Penerangan Jalan Umum (PJU) yang belum merata.
Tak hanya itu, persoalan banjir musiman, terutama di wilayah Menganti dan Kedamean, disebut masih terjadi setiap tahun. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dalam penataan sistem drainase dan tata kelola lingkungan.
Selain itu, pengelolaan sampah yang belum optimal dan kurangnya sosialisasi mengenai pelayanan di Rumah Sakit Gresik Selatan juga menjadi aspirasi warga. Banyak masyarakat mengaku belum mengetahui layanan kesehatan apa saja yang tersedia di fasilitas tersebut.
Sebagai politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hamdi berharap agar pemerintah daerah mampu mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran, menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kami mendorong agar anggaran APBD betul-betul menyasar kebutuhan nyata di masyarakat. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan dasar lainnya,” pungkasnya.(jar/han)
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Gresik