Langkah Dispendik Gresik Perbaiki Kelola Administrasi dan Keuangan di Sekolah Negeri

Fahtia Ainur Rofiq • Dipublikasikan Kamis, 18 Januari 2024 | 16:37 WIB
PENDAMPINGAN: Kejari Gresik memberikan pendampingan terkait pengelolaan administrasi dan keuangan SMP Negeri
PENDAMPINGAN: Kejari Gresik memberikan pendampingan terkait pengelolaan administrasi dan keuangan SMP Negeri

 RADAR GRESIK-- Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik terus berupaya membenahi tata kelola administrasi dan keuangan di sekolah. Salah satu caranya dengan meminta pendampingan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik.

 

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemkab Gresik, Herawan Eka Kusuma mengatakan masih banyak persoalan administrasi dan keuangan yang harus diperbaiki di sekolah. Sehingga, benar-benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Kami meminta pendampingan dari Kejaksaan agar para kepala sekolah memahami aturan hukum yang berlaku. Sehingga tidak terjadi salah prosedur," ujarnya.

 

Menurut dia, selama ini laporan yang disampaikan sekolah sudah bagus. Namun, pihaknya berharap ke depan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sekolah bisa sesuai aturan yang berlaku.

"Sudah bagus laporannya selama ini. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan semua administrasi di sekolah sesuai dengan aturan," pungkas dia.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Gresik Raden Achmad Nur Rizki dihadapan 34 kepala sekolah, bendahara dan komite menyampaikan jika sekolah harus membuat perencanaan yang rapi. Jangan saling meniru antar sekolah, karena kebutuhan masing-masing sekolah berbeda. “Ini kan sudah ada dasar hukumnya, patokan kepada aturan pasti berjalan lancar,” ungkap Raden Achmad Nur Rizki.

 

Ia menjelaskan, terkait penggunaan dana BOS, harus berpedoman pada lima prinsip. Yakni fleksibel, efektif, efisien, akuntabilitas, dan transparan. 

“Transparan disini juga jangan disalah artikan. Tidak semua data bisa dikonsumsi umum ini bisa disalahgunakan,” terang Raden Achmad Nur Rizki.

 

Ia menambahkan, untuk dana sukarela yang banyak jadi sorotan sebenarnya secara aturan boleh. Namun tidak boleh memaksa. “Harus ada persetujuan forum 2/3 dari yang hadir. Dan ini tidak boleh paksaan,” pungkasnya. (rof/han)

Editor : Hany Akasah
Sumber : Radar Gresik
Dispendik Kejari administrasi gresik Negeri Keuangan Dinas Kejaksaan Negeri Sekolah pendidikan