RADAR GRESIK- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik siap sukseskan program sertifikat elektronik yang baru saja dilaunching oleh Presiden Joko Widodo. Pada tahap awal, BPN akan mentargetkan seluruh aset milik Pemerintah Daerah untuk bisa mendapatkan e-sertifikat.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Gresik Fanani mengatakan, kebijakan konversi sertifikat dari cetak ke Elektronik mengacu aturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.
"Tahun ini aset BPN sudah menggunakan sertifikat tanah elektronik. Untuk tahun depan diutamakan untuk aset-aset pemerintah daerah. Kami akan membuatkan semacam brangkas elektronik yang akan memudahkan pemerintah dalam mencari data," kata Fanani.
Dijelaskan, di Kabupaten Gresik pihaknya mencatat ada 821.425 bidang tanah yang telah bersertifikat cetak. Nah, salah satu prosedur yang harus dilalui dalam sertifikat elektronik adalah melakukan validasi sertifikat.
“Yang sudah tervalidasi saat ini masih 69.800 bidang atau sekitar 11 persen. Kami akan melakukan sejumlah percepatan sehingga program ini berjalan optimal," tuturnya.
Sementara itu untuk progres program Pencatatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun ini BPN berhasil menyelesaikan 15.500 bidang tanah dari targel awal 2.984 bidang. Dalam program PTSL, BPN melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah juga memanfaatkan teknologi foto udara (Fotogrametri) menggunakan pesawat nir awak (drone) di 14 kecamatan.
“Jadi nanti kedepannya pengukuran tanah itu banyak metode, sudah 78.595 yang diukur dengan drone,”kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Gresik Fanani.
Baca Juga: Kelompok 1 KKN BPN UMG Berikan Penyuluhan Budidaya Lele ke Warga Sumengko
Kasi Penataan Pertanahan BPN Gresik Rangga menjelaskan, dalam program ini BPN Gresik memfasilitasi untuk 200 kepala keluarga pelaku usaha udang di Desa Kemudi, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik melalui program Pemberdayaan Tanah Masyarakat atau yang juga disebut dengan Penanganan Akses Reforma Agraria.
“Reforma agraria itu penataan aset dan akses. Tahun ini kami dapat amanah 200 keluarga untuk penataan sosial. Kami sebagai fasilitator sudah menggandeng Pemkab Gresik dan perusahaan. Targetnya nanti akan ada peningkatan pendapatan masyarakat,” jelas Rangga. (fir/han)
Editor : Hany Akasah