KOTA -- Sejak beberapa bulan lalu pelayanan administrasi kependudukan telah sepenuhnya pindah ke Mal Pelayanan Publik (MPP). Namun, untuk kantor pejabat strukturalnya masih berada di kantor lama. Hal ini menjadi sorotan Komisi I DPRD Gresik. Mereka khawatir pelayanan kurang maksimal karena minim pengawasan.
"Kami mendorong agar semuanya pindah ke MPP jadi bisa maksimal kerjanya," ujar Ketua Komisi I DPRD Gresik Mochamad Zaifudin.
Menurut dia, dalam proses pengurusan administrasi kadang kala perlu konsultasi dengan pejabatnya. Kalau lokasinya terpisah akan menyusahkan masyarakat. "Memang seharusnya satu lokasi. Di lantai 3 gedung MPP masih kosong bisa ditempati," ungkap dia.
Baca Juga: 60 Ribu Warga Gresik Belum Rekam KTPel, Dispendukcapil Jemput Bola
Dikatakan, pihaknya sudah mengusulkan pada APBD 2024 agar segera dianggarkan untuk proses perpindahan. Untuk rehab gedungnya menjadi wewenang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). "Sedangkan penataan personil dan ruang kerja menjadi wewenang Dispendukcapil," terangnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Dispendukcapil Gresik Hari Syawaludin mengatakan pihaknya telah mengusulkan untuk perpindahan kantor. Memang lokasi yang berjauhan membuat kinerja menjadi tidak maksimal. "Sementara ini kami sistem piket. Pejabat secara bergantian berkantor di MPP. Sehingga bisa melayani masyarakat yang mau konsultasi," kata dia.
Ia berharap, tahun depan sudah bisa berkantor seluruh pegawai Dispendukcapil di MPP. Pihaknya sudah mengusulkan lantai tiga MPP. Karena masih kosong. "Sudah kami usulkan pada APBD 2024. Mudah-mudahan bisa terealisasi," pungkasnya. (rof)
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Gresik