Antisipasi Korupsi DD, Kejari Beri Bimtek ke Kades dan Perangkat Desa

Hany Akasah • Dipublikasikan Kamis, 30 Juni 2022 | 12:00 WIB
BIMBINGAN : Jajaran Kejaksaan Negri Gresik beserta Unit Tipikor Polres Gresik memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kecamatan Kedamean. (Ist./Radar Gresik)
BIMBINGAN : Jajaran Kejaksaan Negri Gresik beserta Unit Tipikor Polres Gresik memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kecamatan Kedamean. (Ist./Radar Gresik)
GRESIK - Penggunaan dana desa (DD) yang tidak sesuai  petunjuk teknisnya (juknis) seringkali berdampak  pada korupsi. Tak sedikit, kepala desa yang harus mendekam di penjara karena kasus korusp dana desa. Itulah yang ,membuat Jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik dan Unit Tipikor Polres Gresik memberikan bimbingan teknis (bimtek) tentang pengelolaan keuangan desa kepada 60 peserta. Yang ikut yakni kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Kedamean.

Bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran Desa ini menghadirkan tiga Narasumber diantaranya, dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik diwakili Kasipidsus Alifin N Wanda dan Kasi Intel Deni Niswansyah. Sedangkan satu nara sumber dari Polres Gresik diwakili oleh Kanit Tipikor, I Ketut Raisa.

Camat Kedamamean Sukardi mengatakan tujuan kegiatan tersebut supaya peserta mendapatkan ilmu dari beberapa narasumber tentang tata cara pengelolaan keuangan anggaran desa yang baik dan benar.

“Bimtek ini merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk peningkatan kapasaitas dalam pengelolaan keuangan desa agar para pengguna anggaran dapat menggunakan anggaran sebagai semestinya dan tidak melanggar aturan,” ujarnya, Rabu (29/6).



Kasi Intel Kejari Gresik Deni Niswansyah menjelaskan dalam bimtek tersebut dirinya memberikan materi terkait peraturan penggunaan Dana Desa, perbedaan Permendagri No. 113 tahun 2014 dan permendagri No. 20 tahun 2018 serta tugas kepala desa serta dasar hukumnya. Tidak hanya itu, para peserta diberikan pemahaman tentang tupoksi BPD, sekdes, kaur, beberapa kasi dan tugas bendahara dalam penggunaan dana desa. “Cara penyusunan SPJ harus benar dan bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan. Bekerjalah sesuai aturan dan hilangkan pekerjaan karena kebiasaan,” jelasnya.

Sementara itu, Kasipidsus Kejari Gresik Alifin N Wanda menuturkan bahwa bidang tindak pidana khusus memiliki program pencegahan dan penindakan dalam penggunaan keuangan dana desa.

“Kami meminta untuk seluruh Kades agar dalam penggunaan anggaran desa lebih hati-hati. Kalau tidak tahu mendingan bertanya dan konsultasi,” tuturnya.

Baca juga : Diduga Korupsi DD, Sekretaris dan Bendahara Desa Bulangan Diperiksa

Di waktu yang sama Kanit Tipikor Polres Gresik I Ketut Raisa mengungkapkan dirinya memberikan materi pengertian tindak pidana korupsi.

" Tidak pidana korupsi meliputi modus operandi yang dilakukan saat melakukan korupsi dana desa serta potensi dan dampak yang ditimbulkan jika salah dalam penggunaan dana desa," pungkasnya. (yud/han) Editor : Hany Akasah
kepala desa Kejari Gresik PERANGKAT DESA Korupsi Dana Desa