Ketua Komisi II DPRD Gresik Asroin Widyana mengatakan piutang PBB sudah terjadi puluhan tahun. Bahkan, sebelum PBB dikelola Pemkab. "Jadi saat ada pelimpahan dari pusat ke daerah, piutang tersebut sudah ada. Jumlahnya mencapai Rp 100 miliar lebih," ujar Asroin.
Menurut dia, pemerintah harus segera mencari solusi terkait persoalan ini. Jika dibiarkan jumlah piutang akan terus mengalami penambahan. "Karena PBB setiap tahun pasti keluar tagihannya. Kalau tidak dibayar akan jadi piutang lagi," ujarnya.
Dikatakan, kalau sudah menunggak puluhan tahun dan memang kemungkinan kecil bisa dibayar maka bisa dilakukan pemutihan. Dengan catatan,carikan eegulasi biar tidak menjadi catatan piutang setiap tahunnya. "Kami minta agar dipilah mana potensi yang masih mungkin bisa ditagih dan mana yang tidak bisa ditagih," kata dia.
Ke depan, pihaknya meminta pemerintah agar memperbaiki sistem PBB. Salah satunya, sistem yang secara otomatis merubah nama SPPT PBB jika lahan berganti pemilik. "Jadi kalau lahan sudah dijual, maka pemerintab harus segera merubah nama pada SPPT-nya agar tidak menjadi persoalan," imbuhnya. (rof) Editor : Hany Akasah