Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (DKP) Gresik, Ida Lailatussa’diyah mengatakan, secara umum Lokakarya dilakukan untuk mengukur progres capaian atas beberapa aspek program, sehingga mengetahui sejauh mana kendala yang dihadapi di lapangan. Sedangkan untuk program Kotaku di Kabupaten Gresik menyasar 897,19 hektar luas kumuh yang tersebar di 17 Kecamatan dengan total 155 Desa/Kelurahan yang terdiri dari 5 Kecamatan lokasi dampingan program Kotaku dan 12 Kecamatan lokasi non Kotaku. Tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/417/HK/437.12/2021.
"Untuk secara komprehensif pelaksanaan program Kotaku selama setahun, khususnya progres kegiatan skala lingkungan yang difasilitasi dari dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) CFW T.A 2021 dan progres Skala Kawasan yang saat ini dalam proses lelang,"kata Ida. Sedangkan untuk tujuan kedua adalah melihat progress capaian pengurangan kumuh sampai dengan Oktober tahun 2021. Selanjutnya tujuan ketiga yaitu capaian kolaborasi penanganan dan pencegahan kumuh di Kabupaten Gresik.
"Secara umum, keempat tujuan ini dikoordinasikan dalam forum, kemudian merumuskan langkah- langkah solutif yang bersifat operasional dalam rangka menjawab persoalan dan kendala yang ada di lapangan,"jelasnya.
Sementara Koordinator Kota (Korkot) Kotaku Gresik, Fitrotin Nuskhiyah menjelaskan, program itu tidak hanya menyasar pembangunan kota kumuh di masing- masing, namun juga penataan sejumlah aspek lingkungan, seperti daerah rawan banjir, sampah limbah rumah tangga dan limbah industri, sanitasi air bersih, dan keteraturan bangunan.
"Program ini adalah mengentaskan angka luas kumuh di Kabupaten Gresik, agar masyarakat tetap hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Kami juga menggandeng seluruh pihak dari pemerintah dan menjalin kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mensukseskan program Kotaku,"terangnya.
Sejak 2017 Kabupaten Gresik mendapat alokasi satu kawasan, yakni Kelurahan Bedilan. 2018 target kawasan bertambah 29 Kelurahan/Desa dengan anggaran Rp.15.250.000.
2019, Gresik dipercaya lagi melaksanakan kegiatan penanganan kumuh skala kawasan. Saat itu, masih satu satunya di Provinsi Jawa Timur berupa kegiatan pembangunan rumah pompa yang berlokasi di Kawasan Kota Pesisir Timur Desa Pulopancikan Kecamatan Gresik dengan total dana Rp.13.900.700.000. Selanjutnya 2021, Gresik kembali lolos dan satu-satunya di Provinsi Jawa Timur yang dipercaya pemerintah pusat mendapatkan dana skala kawasan 2 kali untuk melanjutkan penataan kawasan kota pesisir timur dengan tema penataan kawasan Gresik Kota Bandar. Usulan anggaran hingga Rp 47.979.995.000. “Saat ini dalam proses lelang,” ungkapnya.(jar/han) Editor : Hany Akasah