Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, untuk visi Indonesia tahun 2045 yaitu Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur dengan empat pilar. Di antaranya, pengembangan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemerataan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. "Pengembangan manusia serta penguasaan ilmu pengembangan ekonomi berkelanjutan,"kata Ali Gufron.
Selain itu untuk meningkatkan kualitas layanan di customer journey dengan fokus mengurangi antrean dengan inovasi sistem manajemen informasi online dan manajemen informasi face recognition dengan teknologi AI. Engagement atau keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam mendukung dan mempunyai sense of belonging dengan program BPJS mendengar. "Memperluas cakupan kepesertaan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan alternatif inovasi pendanaan program JKN. Menjaga sustainabilitas program JKN KIS,"jelasnya.
Lebih lanjut, untuk awal pandemi Covid-19 terjadi penurunan pemanfaatan layanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) namun pemanfaatan menunjukkan tren kenaikan. Sepanjang masa pandemi Covid-19 terjadi 9,3 juta pelayanan telekonsultasi di FKTP. Tuntutan perkembangan teknologi dan era digitalisasi menjadi peluang inovasi bagi BPJS Kesehatan untuk terus memberikan kemudahan, kecepatan dan kelancaran bagi para stakeholder program JKN.
Di tengah kondisi uncertainty saat ini dan masa akan datang, BPJS Kesehatan selalu berkomitmen untuk memprioritaskan pembayaran klaim JKN kepada seluruh fasilitas kesehatan. "Dukungan dan kolaborasi seluruh stakeholder untuk bersama meningkatkan akses serta kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan dalam rangka sustainability program jaminan kesehatan di Indonesia serta upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia,"terang Ali Gufron.
Menurut dia, dengan isu untuk penggabungan antara faskes BPJS Kesehatan menjadi satu. Untuk itu tidak membedakan antara pelayanan untuk kemanusiaan yang terbaik untuk pasien baik kelas 3, kelas 2 dan kelas 1. Maksudnya untuk kedepan bagi pasien rawat inap yang kebutuhan dasar kesehatan. "Kedepan untuk kelas rawat inap standar tentu standarisasi mutu dan standar mutunya dan lebih menekankan dan alasan sumber daya yang terbaik untuk JKN/KIS,"ungkapnya. (jar/han) Editor : Hany Akasah