Banyak Kendala, Normalisasi Kali Lamong Berjalan Lambat

Hany Akasah • Dipublikasikan Selasa, 1 Juni 2021 | 12:49 WIB
MENUNGGU KEPASTIAN: Anak-anak di wilayah Gresik selatan bermain di area banjir Kali Lamong, beberapa waktu lalu. (Dok/Radar Gresik)
MENUNGGU KEPASTIAN: Anak-anak di wilayah Gresik selatan bermain di area banjir Kali Lamong, beberapa waktu lalu. (Dok/Radar Gresik)
GRESIK - Berbagai kendala dihadapi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam melakukan normalisasi Kali Lamong. Bahkan hingga menjelang berakhirnya Semester I/2021 proyek yang menjadi program prioritas Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani dan Wakil Bupati Aminatun Habibah itu belum menunjukan progres yang signifikan.

Salah satu kendala terlihat dari proses penandatangan kerjasama antara Kabupaten Gresik bersama tiga daerah lain dengan Balai Besar Wilasah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Seperti diketahui, Pemkab Gresik menargetkan April pengerjaan fisik bisa dilakukan. Hal itu bersamaan dengan MoU yang direncanakan April lalu. Namun kenyatannya, progres normalisasi masih jauh dari harapan.

Kepala Dinas PUTR Pemkab Gresik Gunawan Setiaji mengatakan, terkait MoU tersebut kemarin sudah dibahas dengan daerah yang dilintasi Kali Lamong, yakni Lamongan, Mojokerto, Gresik dan Surabaya. Dari pembahasan itu, ternyata ada tambahan lampiran kesanggupan daerah dalam proses pengerjaan. Hasilnya disepakati dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo jika detil pekerjaan bisa dikerjakan daerah masing-masing. Dari beberapa daerah, baru Gresik yang melampirkannya sehingga MoU itu belum bisa dikerjakan. Setelah MoU itu terlaksana, barulah daerah bisa melakukan pekerjaan.  "Setelah perjanjian kerjasama (PKS) itu, Gresik bisa mulai pengerjaan sesuai kemampuan dananya,” kata Gunawan.

Dikatakan, normalisasi Kali Lamong, Pemkab Gresik memplotkan anggaran tahunan Rp 150 miliar. 2021 ini, alokasi APBD Rp 32 miliar. Rencananya dalam perubahan APBD, akan diusulkan Rp 50 miliar.

Kepala Bappeda Pemkab Gresik Hermanto T Sianturi mengatakan, pembebasan tanah bakal dilakukan di Desa Tambakberas dan Jono dengan 82 bidang tanah. Total pembebasan mencapai Rp 49 miliar. Namun perencanaan tahun 2021 ini, Pemkab juga akan membebaskan tanah di desa Morowudi dengan estimasi anggaran Rp 29 miliar. Dengan begitu, estimasi anggaran dibutuhkan mencapai Rp 80 miliar. “Pada perubahan APBD, kami akan mengusulkan tambahan Rp 50 miliar. Begitu tahun selanjutnya kami plotkan Rp 150 miliar. Tiap tahunnya hingga 2026 nanti,” kata Hermanto. (fir/han) Editor : Hany Akasah
Normalisasi Kali Lamong Berjalan Lambat gresik