Ketua LP Ma'arif NU Gresik, Ahmad Jazuli mengatakan, pencairan bosda di Gresik selalu molor untuk sekolah swasta. Bahkan, molornya hingga enam bulan lebih. Misalnya, 2020, Bosda triwulan pertama diberikan Juli, kemudian triwulan kedua molor lagi.
Triwulan ketiga diberikan Oktober. " Sekolah swasta ini yang cukup kesulitan membagi anggaran, baik SD/MI dan SMP/MTS. Bahkan, APBD 2019 diberinya juga 2020. Telat terus," ungkapnya. Dampak pencairan bopda yang molor itu sering berdampak pada proses pembelajaran hingga penahanan ijazah. Contohnya di SMP Muallimat Gresik dan SDN 45 Benjeng. Dengan alasan, perpanjangan izin operasional belum turun sehingga berdampak pada lembaga, karena ditagih oleh wali murid.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muhammad mengatakan, Bosda seharusnya lebih tepat waktu. Hal itu karena kegiatan di dinas itu perlu konsistensi. “Kasihan sekolah kalau molor terus. Bagaimana mau maju kalau molor seperti itu," pungkas Muhammad.(jar/han) Editor : Hany Akasah