Massa datang secara beriringan dengan menggunakan motor. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, puluhan aparat keamanan dari unsur kepolisian dan TNI dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi. Mereka berorasi di depan pintu pagar Kantor Bupati Gresik selama 30 menit sebelum akhirnya ditemui oleh Kepala Kesbangpolinmas Gresik.
Ketua PSHT Cabang Gresik, Sukamto mengatakan, kedatangan massa ke kantor Bupati Gresik merupakan buntut dari tidak tegasnya peran Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyelesaikan konflik dualisme organisasi.
“Kesbangpolinmas bertindak ceroboh dengan mengeluarkan STTL kepada pihak-pihak yang mengaku dari organisasi PSHT. Padahal mereka bukan pengurus PSHT Cabang Gresik yang sah, ”tegasnya.
Sebelum melakukan aksi turun ke jalan, kata dia, organisasi PSHT kubu Jogja-Jakarta dan PSHT kubu Madiun Cabang Gresik telah melakukan beberapa kali proses mediasi. Bahkan, dalam proses tersebut Pemkab Gresik juga mengundang aparat kepolisian, TNI, kejaksaan hingga pengadilan. Namun menemui jalan buntu.
“Sebelumnya kami sudah mewanti-wanti agar Pemerintah Daerah tidak mengeluarkan dokumen yang benar-benar menjadi legitimasi kubu sebelah. Namun hal itu tidak diindahkan untuk itu kami turun ke jalan, ”pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator Aksi Mujiono menyatakan pihaknya tidak ingin terjadi perpecahan dalam tubuh PSHT Cabang Gresik. Sudah sejak 1983 berdiri, tiba-tiba ada beberapa oknum yang ingin menyiapkan cabang tandingan.
"Kami datang untuk meminta permintaan ketegasan dari pemerintah, Bakesbangpol untuk menolak pendirian cabang yang menentang PSHT di Gresik. Bahwa di Gresik hanya ada satu cabang," tegasnya saat ditemui selepas aksi.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Linmas Kabupaten Gresik Darman membenarkan tentang penarikan surat tanda terima laporan dan berkas surat juga dikembalikan. “Tadi sudah kami bacakan surat yang dituntut oleh aksi massa,” katanya.
Dikatakan, masalah tersebut muncul setelah ada dualisme kepemimpinan di PSHT. Persoalan tersebut diperdebatkan ke ranah hukum dan saat ini sedang berkembang oleh Mahkamah Agung. Akibat dualisme di kepengurusan PSHT pusat, kemudian berimbas ke daerah. “Dan kita juga belum tahu hasil dari konflik internal dualisme PSHT pusat itu seperti apa,” tutup dia. (cemara / yud / rof) Editor : Hany Akasah