Ratusan massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI), Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia (FSP Kahutindo) Gresik bergabung dalam seketariat Bersama ( SEKBER) Gresik itu mendatangi kantor DPRD Gresik, Selasa (6/10) kemarin. Para buruh menolak pengesahan UU Omnibus Law yang telah disahkan DPR RI.
Ketua SPSI Gresik, Ali Muchsin Djalil mengaku meski UU Ciptaker sudah disahkan, tapi pihaknya dengan tegas menolaknya. "Undang-undang ini lemah karena tidak mendapat legitimasi dari rakyat,” teriak Ali Muchsin Djalil dari mobil komando. Selain itu Ali Muhsin menyebut, UU Cipta Kerja semakin menyebabkan ketidakpastian dalam dunia kerja. “Buruh diombang-ambingkan kondisi ketidakpastian dalam dunia kerja, seumur hidup akan menjadi buruh kontrak,” imbuhnya. Sayangnya tidak ada satu anggota dewan di kantor DPRD Gresik. Informasi yang dihimpun beberapa anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja.
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Gresik Ninik Asrukin mengaku hanya bisa meneruskan tuntutan buruh ke pemerintah pusat melalui bupati. “Kemarin teman-teman buruh sudah ketemu pak bupati, dan yang menjadi aspirasi teman-teman serikat pekerja maupun serikat buruh sudah diteruskan bupati ke pemerintah pusat,” jelasnya.
Menurutnya, UU cipta kerja sepenuhnya kewenangan pusat dalam pembentukan dan pengesahannya. “Daerah tinggal melaksanakan,” imbuhnya. Para serikat buruh dan pekerja untuk menempuh cara lain bila tidak puas dengan pasal-pasal yang ada dalam UU omnibuslaw cipta lapangan kerja. “Tidak harus demonstrasi kan, bisa lewat jalur konstitusi, seperti uji materi di MK,” pungkasnya.(fir/han) Editor : Hany Akasah