Koordinator aksi Farid mengungkapkan manajemen JIIPE telah mengajukan ke pemerintah untuk perubahan status yang awalnya kawasan industri menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK). Diakuinya, dalam analisa Forkot, pemberlakukan KEK itu menimbulkan efek negatif utamanya di masyarakat antara lain konsep itu hanya menguntungkan asing dan pemodal besar. “Juga mengurangi pendapatan daerah dan mengancam hak buruh serta mengancam lingkungan hidup, sudah banyak contohnya di kota-kota besar,” kata Farid. Dalam aksinya kali ini manajemen JIIPE menolak berudiensi dengan forkot karena alasan pandemi Covid-19.
Meski demikian Forkot tetap akan menyatakan penolakannya terhadap usulan status kawasan ekonomi khusus (KEK) bagi industri di JIIPE. Terpisah, Community Development manajemen JIIPE (PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera), Mifti Haris mengungkapkan pemahaman kawasan ekonomi khusus di JIIPE yang dikemukanan Forkot mungkin ada kesalahpahaman.
“Penetapan KEK itu merupakan kewenangan pemerintah. Kami mengusulkan untuk menarik para investor masuk ke Gresik ini” kata Mifti.
Dijelaskan Mifti, proses KEK saat ini terus berjalan termasuk di Pemda Gresik. “Jadi prosesnya tetap jalan. Kalau pun ada kekurangan disana sini itu hal biasa dan kita benahi,” ujarnya. Terkait Freeport yang juga menjadi salah satu penolakan Forkot, Mifti mengaku tidak tahu alasan penolakannya. Namun, Mifti menilai Freeport adalah harapan berbagai pihak karena sebagian besar sahamnya milik pemerintah melalui undang-undang minerba. “Intinya kami mendukung semua program pemerintah termasuk smelter,” jelasnya.
Mifti menyebut, pihaknya bersedia bertemu dan audiensi dengan berbagai pihak termasuk Forkot setelah pandemi Covid-19 berakhir. (fir/han) Editor : Hany Akasah