Korlap aksi Abdul Hakam RUU Omnibuslaw adalah momok bagi kaum buruh dan pekerja maka hanya akan mementingkan kepentingan kaum kapitalis.
"Kami Menolak dengan tegas pengesahan RUU Cipta Kerja, karena bertentangan dengan UU No 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," tegasnya dalam orasinya, Selasa (15/9). Hakam juga menyuarakan penolakan upaya sentralisasi kekuasaan yang dinilai tercermin dalam naskah draf RUU Cipta Kerja.
"Kami menolak segala bentuk penghapusan hak-hak pekerja sebagaimana tertuang dalam UU Ketenagakerjaan No 13/2003.
Selain itu, kami menyoroti soal pasal-pasal tentang lingkungan hidup dalam RUU Cipta Kerja yang dianggap hanya menguntungkan para pemilik modal atau investor," jelasnya. Lanjut Hakam, di masa pandemi musibah internasional Covid 19 berdampak besar kepada para pekerja yang di PKH dan dirumahkan.
"Tidak ada bentuk perhatian dan kepedulian dari pemerintah. Ini hanya merupakan aksi pemanasan saja, nantinya akan ada gerakan aksi kembali dengan masa yang lebih besar," pungkas Hakam. (yud/han) Editor : Hany Akasah