BPS Janji Tindak Tegas Petugas Tidak Netral

Hany Akasah • Dipublikasikan Rabu, 2 September 2020 | 16:54 WIB
BPS Kabupaten Gresik memberikan peningkatan pengawasan kepada petugas sensus di lapangan agar tidak membawa kepentingan politis. (Dok/Radar Gresik)
BPS Kabupaten Gresik memberikan peningkatan pengawasan kepada petugas sensus di lapangan agar tidak membawa kepentingan politis. (Dok/Radar Gresik)
GRESIK – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik mewanti-wanti para petugas sensus penduduk agar netral dalam menjalankan tugas. Jika ada petugas yang melakukan sensus dengan tujuan politik pilkada, BPS bakal menindak tegas. Untuk itu, mereka meminta masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan.

Kepala BPS Gresik, Endang Sulastri meminta agar masyarakat melaporkan petugas sensus yang terindikasi membawa kepentingan politik untuk memenangkan calon tertentu.

"Karena petugas sensus ini akan bekerja selama 15 hari ke depan untuk itu kami membuka pintu selebar-lebarnya apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan petugas sensus," kata Endang.

Diakuinya, pihaknya kesulitan mengontrol 902 orang petugas sensus di lapangan. Meskipun sudah ada 14 orang yang bertugas sebagai tim pengawas petugas. "Kami tetap berharap agar partisipasi aktif dari masyarakat," tegasnya.

Sesuai dengan kontrak kerja, petugas sensus yang melakukan pelanggaran terlebih dahulu akan diberikan teguran dan peringatan. Jika tetap tidak diindahkan maka sanksi terberat adalah pemutusan kontrak.

"Satu orang petugas mendapatkan kompensasi sebesar Rp 1,8 juta. Jika mereka melakukan pelanggaran sanksinya bisa diputus kontrak dan tidak mendapatkan kompensasi," pungkasnya. (fir/rof) Editor : Hany Akasah
bps gresik Kabupaten Gresik gresik bps sensus penduduk