Warga dari ketiga kelurahan itu juga diundang beraudensi di ruang paripurna DPRD Gresik. Dalam audensi itu, dihadiri Ketua DPRD Fandi Akhmad Yani (Gus Yani), Wakil Ketua Mujid Ridwan serta Kapolres AKBP Arief Fitrianto, Dandim 0817 Letkol Inf Taufik Ismail serta perwakilan warga. "Sebelumkan kan sudah kesepakatan. Kok ini dilanggar lagi dan selalu bikin masalah," ujar Gus Yani sapaan Ketua DPRD Fandi Akhmad Yani.
Anggota Komisi IV DPRD Gresik Mega Bagus Saputra mengatakan, permasalahan tersebut sudah lama dan harus ada komunikasi dengan warga. "Harus ada komunikasi dulu dengan warga. Jangan sampai GJT beroperasi lagi dengan membenturkan aparat dengan warga," katanya.
Sementara, perwakilan warga Hesti , 40 , asal Kelurahan Kemuteran menyatakan GJT sudah melanggar kesepakatan dengan warga. “Tuntutan kami tidak muluk-muluk udara bersih itu saja. Bukan sebaliknya malah beroperasi lagi bongkar muat batubara. Silahkan relokasi ke Pelabuhan JIIPE yang jauh dari pemukiman warga. Jika ini tetap dipaksakan akan ada gangguan terus dari warga," tuturnya.
Menanggapi hal ini, Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto yang hadir dalam audensi itu mengatakan, soal permasalajan ini perlunya adanya komunikasi mencari solusi yang terbaik. "Terus terang kami mendapatkan perintah mengamankan obyek vital nasional. Namun, kami tak mau dibenturkan dengan masyarakat," ungkapnya.
Usai beraudensi selama dua jam. Ketua DPRD Gresik, Gus Yani akhirnya memutuskan menghentikan sementara operasional GJT terkait dengan bongkar muat batubara. Mendengar hasil audensi itu, warga yang berorasi di DPRD Gresik. Membubarkan diri dengan tertib denga dikawal aparat dari Polres Gresik.(yud/han) Editor : Hany Akasah