Kasi Keselamatan Berlayar KSOP Kelas II Gresik Capt Masri T Randa Bunga mengatakan, seluruh pemanfaatan area bibir pantai harus mengantongi izin dari dua Kementerian yakni menteri KKP dan menhub. Sorotan itu diberikan Masri atas aktivitas Pemerintah Desa Dalegan yang melakukan reklamasi di bibir pantai untuk pengembangan wisata.
“Hingga saat ini belum surat (permohonan) pemanfaatan bibir pantai yang kami terima,” kata Masri.
Dari permohonan yang diajukan pihaknya akan memberikan rekomendasi untuk diajukan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, segala aktivitas pemanfaatan pantai seharusnya mempunyai izin. Misalnya, KSOP sebagai otoritas kepelabuhan dan kesyahbandaran bertanggungjawab terkait keselamatan dalam berlayar.
“Jadi ada rekom dulu. Kalau tidak ada, jika ada apa-apa bagaimana. Itu pemanfaatan laut pekerjaannya di bibir pantai. Jika ada rekom, baru masuk ke perijinannya. Yang mengeluarkan ijin itu pusat, kita hanya sebatas memberikan rekomendasi” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Gresik Choirul Anam menuturkan, sudah melakukan peninjauan ke lokasi reklamasi pantai Dalegan. Berdasarkan keterangan dari Pemdes Dalegan, kegiatan itu merupakan perluasan wisata.
“Kami melaksanakan sesuai aturan perundangan, dan kami tak punya wewenang. Pemda sebagai pihak yang monitoring, sudah kita laporkan ke provinsi,” kata mantan Camat Ujungpangkah itu.
Usai melakukan monitoring, Anam meminta kepada Pemdes Dalegan melakukan pengurusan izin pemanfaatan ruang laut. “Sudah kita arahkan ke provinsi (Dinas Kelautan Provinsi Jatim) agar izin dulu, sebelum melaksanakan kegiatan tersebut,” tandasnya. (fir/han) Editor : Hany Akasah