RADAR GRESIK - Indonesia diguncang berbagai rangkaian bencana alam dalam beberapa pekan terakhir. Kawasan Aceh, Sumatra, Jawa diterjang banjir bandang, tanah longsor, serta aliran lahar dingin yang menyapu pemukiman dan fasilitas publik.
Di tengah situasi itu, Anggota DPD RI Lia Istifhama mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar bantuan kemanusiaan mampu menembus desa-desa terdampak yang hingga kini masih terisolasi.
Rangkaian hujan ekstrem yang dipicu Cyclone Senyar pada akhir November 2025 memicu bencana beruntun di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Banjir bandang, luapan sungai, serta longsor besar menghancurkan ribuan rumah dan memutus akses jalan utama.
Kerusakan pada daerah hulu, mulai dari deforestasi, degradasi ekosistem, hingga alih fungsi lahan memperparah dampak banjir dan longsor.
Data BNPB menunjukkan, ratusan korban meninggal, puluhan masih hilang, dan lebih dari satu juta warga terdampak. Kerugian ditaksir mencapai puluhan triliun rupiah, mencakup kerusakan infrastruktur, lahan pertanian, fasilitas pendidikan, hingga pusat layanan kesehatan.
Di sejumlah kabupaten, jalan nasional tertimbun longsor sehingga bantuan terpaksa dikirim menggunakan helikopter dan kapal. Kondisi ini memperlambat evakuasi dan distribusi logistik, terutama di daerah-daerah terpencil di Aceh Tenggara dan Dairi.
Tak jauh berbeda, Jawa Timur menghadapi situasi yang mengkhawatirkan. Lahar dingin dari puncak Gunung Semeru meluncur setelah hujan deras mengguyur wilayah lereng. Peristiwa ini merusak jembatan, menutup akses antar-desa, menenggelamkan sawah, serta memaksa ratusan keluarga mengungsi di Lumajang dan sekitarnya.
Sepanjang tahun 2025, Jawa Timur tercatat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kejadian bencana tertinggi banjir, gempa bumi, puting beliung, dan tanah longsor. Topografi kompleks perbukitan, sungai besar, serta kawasan vulkanik membuat respon darurat sering kali terhambat.
Dalam kondisi tersebut, Ning Lia sangat mengapresiasi Gubernur Jawa Timur Khofifah yang memantau secara langsung dan berkolaborasi dengan berbagai elemen agar korban bisa segera tertangani.
Dari hasil pemantauan di dua wilayah tersebut, pejabat di Jawa Timur sudah membantu korban bencana secara maksimal. Namun, masalah terbesar karena terputusnya akses jalan nasional dan jembatan rusak, membuat desa-desa terisolasi.
Transportasi darat tak bisa digunakan untuk mengangkut logistik skala besar distribusi bantuan tergantung cuaca, karena helikopter atau kapal pun tak selalu aman diterbangkan.
“Kondisi ini membuktikan penanganan bencana tidak cukup mengandalkan satu lembaga, tetapi harus melalui koordinasi antar-instansi, mulai dari pemerintah pusat, pemda, BNPB/BPBD, TNI–Polri, hingga para relawan dan komunitas setempat,” kata Ning Lia Istifhama, yang juga keponakan Khofifah Indar Parawansa.
Menurut Ning Lia, yang juga putri KH Maskur Hasyim itu, kolaborasi bukan sekadar kerja bersama, tetapi mekanisme krusial agar bantuan dapat menembus wilayah terdampak yang sulit dijangkau.
“Kekuatan kolaborasi itu bukan hanya di tataran koordinasi, tetapi pada pembagian peran yang efektif. Pemerintah, unsur penanggulangan bencana, masyarakat lokal, relawan, dan sektor swasta, semua harus bersinergi. Di daerah terisolasi, kolaborasi inilah yang memungkinkan bantuan tiba tepat waktu,” ujar Ning Lia, alumni program Doktoral Uinsa tersebut.
Sejumlah langkah kolaboratif mulai terlihat hasilnya penetapan status darurat memudahkan mobilisasi logistik berskala besar. Helikopter BNPB dan TNI mengirim bantuan ke wilayah terisolasi di Sumatra.
Relawan dan warga lokal membuka akses jalan dengan alat seadanya. Sektor swasta ikut menyediakan water treatment, genset, dan logistik darurat. Hingga, akademisi mendorong pemulihan lingkungan hulu, reboisasi, serta tata kelola lahan.
Para ahli mencatat bencana di Indonesia bukan hanya fenomena alam. Ada tiga faktor utama yang memperparah risikonya degradasi lingkungan: hutan gundul, penambangan, alih fungsi lahan, banyak jembatan dan jalan di daerah rawan tidak dirancang menghadapi curah hujan ekstrem hingga ketidaksiapan sistem: respon cepat sering terhambat akses dan kurangnya jalur alternatif.
Rangkaian bencana di Sumatra berpotensi memenuhi unsur bencana nasional agar pemerintah dapat mengerahkan sumber daya lintas kementerian secara terpusat.
“Misalnya lagi perlu dilakukan investasi besar untuk reboisasi, penguatan DAS, tata ruang berbasis mitigasi, serta pengawasan ketat terhadap aktivitas pertambangan dan deforestasi. Perlu pembangunan Jalur Logistik Tangguh dengan membangun jalur darurat, jembatan modular, pre-positioned logistics, hingga rute cadangan yang bisa segera digunakan saat akses utama putus,” kata peraih DetikJatim Award 2025 tersebut. (han)
Editor : Hany Akasah