Achmad Madun, 64, salah satu pedagang daging sapi di pasar Gresik menyebut hingga saat ini memang dia belum merasakan dampak penurunan penjualan akibat wabah PMK. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum tahu informasi penyebaran wabah yang sudah sejak 1986 lalu dinyatakan hilang dari Indonesia.
"Untuk supply daging memang ada sedikit penurunan karena dari rumah potong hewan sudah dihimbau agar tidak menyembelih ternak yang terserang PMK," kata Madun.
Dia memprediksi jika pemerintah tidak segera melakukan langkah dan upaya kongkret dalam menanggulangi wabah PMK bakal terjadi penurunan supply daging ke pasar yang berimbas mahalnya daging sapi.
"Kami berharap ada obat atau vaksin yang diberikan kepada ternak yang sekarang terserang wabah. Agar supply daging ke pasar tetap stabil," imbuhnya.
Sementara itu, hingga hari ke 10 sejak dilaporkan saat ini jumlah ternak sapi yang terinfeksi PMK terus bertambah. Dinas Pertanian Gresik mencatat jumlahnya saat ini menembus angka 700 ekor dengan kasus paling banyak berasal dari wilayah Kecamatan Wringinanom dan Kecamatan Balongpanggang.
Medis Veteriner Dispertan Gresik drh Budi Santoso mengatakan, sejak akhir April lalu, jumlah sapi yang terinfeksi PMK terus bertambah. Dari yang awalnya sekitar 400, kemudian meledak menjadi 650 dan sekarang 700 ekor. "Per hari ini ada 725 ternak sapi, yang terindikasi PMK" ujarnya.
Baca juga : Waspada Penularan PMK, Khofifah Minta Seluruh Ternak Diisolasi
Bertambahnya jumlah sapi terinfeksi PMK juga diiringi angka kematian. Sebelumnya hanya tiga ekor. Kini sudah mencapai belasan ekor.
"Angka kematian ternak setiap hari bertambah. Di Gresik total sudah ada 13 ekor sapi yang mati," tambahnya.
Pada bagian lain, penyebaran wabah PMK mendapat perhatian dari Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP). Menurut KPP wabah PMK merupakan penyakit sangat berbahaya karena mudah menyebar.
"Wabah yang meluas akan berdampak serius merugikan kegiatan ekonomi, terutama di sektor industri peternakan dan juga pertanian," Ketua Umum Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP), Teguh Boediyana.
Untuk menekan kerugian, KPP meminta pemerintah pusat atau Kementerian Pertanian segera mengambil langkah konkret untuk menghambat laju proses penularan PMK dari Jawa Timur ke provinsi lain.
“Presiden perlu mengambil langkah cepat membentuk satuan tugas untuk mengatasi masalah tersebut antara lain apabila diperlukan dilakukan pemusnahan hewan tertular serta ketersediaan dana tanggap darurat untuk penanganan penyebaran PMK termasuk ketersediaan vaksin yang dibutuhkan serta pemberian kompensasi bagi peternak rakyat yang ternaknya tertular PMK,” imbuhnya.
Selain itu, Teguh meminta kepada pemerintah segera mengantisipasi implikasi merebaknya PMK antara lain terkait hambatan ekspor karena dipastikan Negara yang statusnya bebas PMK yang akan melarang masuknya berbagai produk dari Indonesia. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penerapan kebijakan maximum security atas masuknya produk hewan atau hewan ke wilayah Republik Indonesia.
“Pemerintah pusat kami harap bisa melakukan tracing atau penelusuran asal terjadi dan masuknya PMK ke Indonesia dan memberikan sanksi bagi yang bertanggung jawab atas masuknya PMK,” tegasnya. (fir/han) Editor : Hany Akasah