RADAR GRESIK – Di tengah bayang-bayang ketidakpastian global yang dipicu oleh dinamika geopolitik dan konflik di berbagai kawasan, realisasi investasi di Indonesia justru terus menunjukkan tren peningkatan yang positif.
Salah satu indikator kuatnya adalah lonjakan investasi asing (PMA) di area Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sekaligus memicu rencana ekspansi wilayah di beberapa titik strategis. Realita ini menjadi bukti otentik bahwa tingkat kepercayaan para investor internasional untuk menanamkan modal di tanah air masih sangat tinggi.
Merespons tingginya minat penanaman modal tersebut, sejumlah KEK yang bergerak di sektor industri manufaktur mulai mengajukan rencana perluasan area kawasan, di mana salah satu yang menjadi prioritas adalah KEK Gresik.
Pemerintah pusat berkomitmen penuh mengawal ketat rencana perluasan ini guna mengakomodasi kebutuhan ruang bagi para investor serta memperkuat ekosistem industri dan pelabuhan yang terintegrasi.
Langkah strategis ini dibahas secara mendalam dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Rencana Perluasan KEK Gresik yang diselenggarakan di Kantor BUPP KEK Gresik (JIIPE), Kabupaten Gresik, Jumat (12/6).
Rapat koordinasi tingkat tinggi tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko Perekonomian) sekaligus Sekretaris Dewan Nasional KEK, Susiwijono Moegiarso.
Baca Juga: Merawat Toleransi dari Rumah Ibadah, Cara Polres Gresik Sambut HUT Bhayangkara ke-80
Agenda penting ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Administrator KEK Gresik, serta PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Gresik.
Fokus utama dalam pertemuan lintas sektoral ini adalah membedah aspek kesesuaian pemanfaatan ruang serta pemenuhan berbagai persyaratan teknis administratif yang menjadi bagian mutlak dari proses pengajuan perluasan kawasan. Melalui pembahasan yang komprehensif ini, pemerintah berharap seluruh proses perizinan dan persetujuan perluasan KEK Gresik dapat berjalan secara optimal.
Target akhirnya adalah memicu akselerasi realisasi investasi baru, menciptakan lapangan kerja massal, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui indikator Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Baca Juga: Lahan Kosong Pasar Ikan Modern Banjarsari Cerme Gresik Terbakar Dua Hari Berturut-turut
Sejak pertama kali ditetapkan secara resmi melalui payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021, KEK Gresik berkembang secara masif menjadi salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur. Catatan performa finansial kawasan ini sangat impresif, di mana hingga Triwulan I 2026, KEK Gresik berhasil membukukan nilai investasi kumulatif fantastis sebesar Rp113,4 Triliun.
Menariknya, realisasi investasi pasca penetapan status KEK mampu menyentuh angka Rp108,2 Triliun, atau mengalami lonjakan ekstrem lebih dari 1900% jika dibandingkan dengan capaian sebelum penetapan status KEK. Dari aspek penyerapan ketenagakerjaan, kawasan ini telah menampung 45.860 orang tenaga kerja, dengan lebih dari 44 ribu lapangan kerja baru tercipta secara instan setelah status KEK disematkan.
Melihat performa gemilang dan dampak multiplier ekonomi yang telah dihasilkan, kebijakan memperluas lahan KEK Gresik dinilai sebagai langkah yang sangat taktis. Selain untuk menangkap peluang investasi yang mengalir deras, perluasan ini disiapkan untuk memperkokoh integrasi pelabuhan laut dengan klaster industri, sekaligus mendorong implementasi ekosistem energi hijau (green energy) guna mendongkrak daya saing kawasan dalam jangka panjang di pasar global.
Baca Juga: SKK Migas Restui PGN SAKA Kembangkan Lapangan Ronggolawe, Produksi Minyak Ditargetkan Mulai 2029
Dalam rapat tersebut, Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Prasetyo Wiranto, memaparkan secara rinci mengenai berbagai aspek kesesuaian tata ruang pada titik lokasi yang diusulkan sebagai area perluasan.
Prasetyo juga menawarkan sejumlah alternatif mekanisme pemenuhan PKKPR yang dapat diambil oleh pihak pengelola kawasan agar tetap selaras dengan koridor regulasi yang berlaku. Rumusan alternatif hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lanjutan antarkementerian dan lembaga demi mendapatkan formula yang paling efektif, cepat, dan legal.
Dalam arahannya, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menegaskan bahwa pemerintah memberikan dukungan penuh tanpa ragu terhadap rencana ekspansi KEK Gresik ini. Dukungan total tersebut didasari oleh perhitungan riil atas tingginya minat investasi asing serta kebutuhan mendesak akan pengembangan kawasan industri modern.
Baca Juga: SKK Migas Restui PGN SAKA Kembangkan Lapangan Ronggolawe, Produksi Minyak Ditargetkan Mulai 2029
"Pemerintah mendukung penuh perluasan KEK Gresik, agar peluang dan potensi investasi yang ada dapat segera direalisasikan dan dikonversi menjadi aktivitas ekonomi dan lapangan kerja," ujar Susiwijono Moegiarso secara tegas mengenai sikap pemerintah pusat.
Susiwijono Moegiarso menambahkan bahwa agenda perluasan ini semakin mempertegas posisi strategis KEK sebagai instrumen andalan negara dalam memacu roda investasi, industrialisasi bernilai tambah, dan pembukaan lapangan kerja baru.
Fenomena tingginya kebutuhan pengembangan lahan ini juga menjadi cerminan nyata bahwa para investor kakap dunia memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tebal terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, khususnya terhadap kapasitas KEK Gresik sebagai salah satu kawasan industri terintegrasi paling unggul di tanah air.
Baca Juga: Pastikan Fasilitas Publik Optimal, Plh Karutan Gresik Pimpin Kontrol Lingkungan
Guna memastikan percepatan perluasan ini berjalan tanpa hambatan birokrasi, pemerintah pusat berjanji akan terus memperkuat perannya sebagai fasilitator investasi yang andal. Langkah ini akan diwujudkan melalui harmonisasi kebijakan dan koordinasi intensif yang melibatkan kementerian, lembaga teknis, pemerintah daerah, hingga badan usaha pengelola kawasan.
Sinergi tanpa sekat ini dilakukan demi memastikan seluruh tahapan perencanaan, tata ruang, dan perizinan terintegrasi berjalan selaras, sehingga perluasan KEK Gresik dapat segera terealisasi secara nyata dan memberikan dampak kemakmuran yang lebih luas bagi masyarakat bawah. (rir/han)
Editor : Hany Akasah