RADAR GRESIK – Dalam upaya memperkuat kemandirian pangan dan memberantas stunting di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) secara resmi mendukung kebijakan pemerintah untuk mendistribusikan daging dam (denda ibadah haji) ke Tanah Air.
Langkah ini tidak hanya menjadi solusi atas isu lingkungan dan distribusi daging di Arab Saudi, tetapi juga membuka peluang besar dalam pemberdayaan peternak lokal serta ketahanan pangan nasional.
Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, menjelaskan kebijakan ini lahir dari keprihatinan atas tidak maksimalnya pelaksanaan dam di Tanah Suci.
“Di Mekkah, dana dam kerap hanya dikumpulkan namun tidak dieksekusi secara optimal. Selain itu, penyembelihan dalam jumlah besar juga menjadi perhatian serius dari sisi lingkungan,” ujar Saidah.
Sebagai bentuk komitmen, Baznas telah menerima amanah dana dam senilai lebih dari Rp2 miliar dari para petugas haji dan masyarakat yang mendukung distribusi dalam negeri.
Dana tersebut akan digunakan untuk membeli sekitar 3.500 ekor kambing dari peternak lokal, yang dagingnya kemudian akan diolah menjadi produk siap saji seperti kornet dan rendang. Produk ini selanjutnya akan didistribusikan ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan wilayah rawan pangan lainnya.
“Produk daging ini akan kami olah secara higienis dan modern. Pengelolaannya harus dilakukan oleh perusahaan yang memiliki sertifikasi resmi seperti BPOM dan PIRT, guna memastikan keamanan dan mutu produk. Kita ingin ini menjadi gerakan 'save food' yang berkelanjutan dan berdampak,” tambah Saidah.
Menurutnya, inisiatif ini memiliki dua dimensi penting. “Secara vertikal, ini bagian dari pelaksanaan ibadah dan perintah Allah. Secara horizontal, kita menggerakkan ekonomi peternak lokal, membuka lapangan kerja, dan yang tak kalah penting, membantu penanganan stunting,” jelasnya.
Mengenai perbedaan pandangan ulama terkait tempat pelaksanaan dam, Saidah menegaskan bahwa dalam fiqih terdapat ruang perbedaan (ihtilaf) yang bisa dijembatani.
“Memang ada yang berpendapat dam harus dilakukan di Tanah Haram, tetapi banyak juga ulama yang membolehkan pelaksanaannya di luar jika maslahatnya lebih besar. Beberapa negara seperti Turki juga sudah melaksanakan kebijakan serupa,” ungkapnya.
Baznas memastikan standar nilai dam telah disamakan, yakni sebesar 570 riyal per orang. sementara itu, proses mulai dari pemotongan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi akan dikelola secara profesional oleh Baznas demi memastikan sasaran manfaat tepat kepada para mustahik.
Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Lia Istifhama, memberikan apresiasi tinggi atas kebijakan ini. Menurutnya, distribusi daging dam di dalam negeri memberikan dampak sosial yang nyata dan menjawab banyak persoalan masyarakat.
“Kita tidak bicara soal dam semata, ini soal dampak. Dampak terhadap ketahanan pangan, kesehatan anak bangsa, dan ekonomi rakyat kecil. Pemerintah dan Baznas sudah mengambil langkah yang sangat progresif,” tutur Ning Lia, sapaan akrabnya.
Program ini menjadi bukti ibadah haji tidak hanya berdampak secara spiritual, tetapi juga bisa menjadi kekuatan sosial ekonomi yang besar bagi bangsa.’Saya berharap lebih banyak masyarakat dan jamaah haji ke depan yang bersedia menyerahkan pengelolaan dam melalui jalur ini, demi kemaslahatan yang lebih luas dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
Editor : Hany Akasah